Nasib Hare Krisna

No comment 151 views

Nasib Hare Krisna (HK)

Apakah salah kami krama adat atau masyarakat bali yang beragama Hindu untuk mempertahankan ajaran yang dari leluhur ini untuk tetap ajeg di Indonesia?

Kemudian ada orang- orang yang bersimpati kepada Hare Krsna (HK) menyatakan bahwa mereka yang memeluk HK juga punya hak untuk ngajegang ajarannya di Indonesia, apalagi ada orang bali yang di ktpnya Hindu memeluk ajaran HK ini.

Kalau sampai sebatas itu, memang tidak ada masalah. Tidak akan terjadi keributan. Tapi kalau sudah sampai menyebarkan ajaran kepada masyarakat yang sudah beragama. Ini yang sangat dilarang di Indonesia. Apalagi HK sebagai ajaran dengan theologi dan shraddha yang berbeda dengan Hindu di Indonesia, tentu HK itu bukan bagian dari Hindu. Dan lebih jauh penganut HK bukan hanya orang yang ber-KTP Hindu, atau bukan orang Hindu saja. Malahan para penganut HK di luar negeri hampir semua bukan Hindu, dan mereka mengatakan diri bukan Hindu. Jangan tanya almarhum pendiri HK, Srilla Prabupada yang setiap statemennya jelas mengatakan HK bukan Agama, bukan Hindu.

Nah pertanyaan sederhana, kenapa Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menaungi HK?

Dan lebih parah mendudukkan orang- orang HK di pengurusan PHDI.

Pelarangan yang dikeluarkan Gubernur dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, bukan hanya masalah adat dan budaya saja, tapi sudah menyangkut Agama. Hanya saja dasar pelarangan tersebut adalah karena keberadaan HK di Bali sudah membuat keresahan dan kehidupan masyarakat menjadi ribut.

Bendesa Agung, sebagai ketua MDA provinsi Bali, di beberapa statement di TV jelas- jelas menyatakan bahwa HK adalah keyakinan yang berbeda dengan Hindu Bali atau Hindu di Indonesia, karena beda Theologi dan Sraddhanya. Ini hal yang sangat prinsip di Indonesia bila menyangkut Agama.

Beda Teologi bukan identik dengan beda pemujaan Ista Dewata. Menempatkan Shri Krsna sebagai satu-satunya Tuhan, bukan berarti beda Ista Dewata. Kalau dalam pemujaan atau memuja Betara Kresna, itu baru disebut beda Ista Dewata, ya itu boleh-boleh saja, tapi bukan berkeyakinan bahwa Sri Krisna sebagai satu-satunya Tuhan terus mengaku sebagai  Hindu di Indonesia, itu jelas sudah beda Teologi bukan beda Ista Dewata.

Dalam tatanan beragama di Indonesia, beda teologi adalah beda Agama.

Hindu di Indonesia meyakini adanya Avatara, tapi tidak sembarang orang bisa diyakini sebagai  Avatara. Ada sepuluh Awatara yang ke 8 adalah Sri Krisna, ke 9 adalah Sang Buddha dan ke 10 adalah Kalki atau Avatara yang akan datang.

Di zaman Kali atau Kaliyuga, Awatara yang sudah turun adalah Sang Buddha. Dan yang turun sebagai  Awatara adalah Tuhan dalam manifestasi sebagai Wisnu. Sedangkan HK meyakini Sri Caitanya Mahaprabhu sebagai Reinkarnasi Tuhan Shri Krsna, sehingga pelaksanaannya Bhakta Krishna memuja tuhannya lewat pemujaan kepada "Caitanya Mahaprabhu". Kemudian Bhakta HK menyebut Caitanya Mahaprabhu sebagai "Golden Avatar" yakni Reinkarnasi Krishna dengan Tubuh berwarna keemasan, sebuah metafora untuk mengagungkan guru sebagai tuhan. Bahkan konon Srilla Prabupada juga adalah Avatara setelah Sri Caitanya Mahaprabu.

Ini jelas menunjukkan salah satu beda Sradha yang ada antara Hindu dengan HK, diluar Sradha yang lain.

Kembali lagi kenapa PHDI sebagai gudangnya orang-orang yang paham Agama Hindu dan yang berhak mengeluarkan bisama, kok menaungi HK dan menyatakan sebagai  bagian Hindu di Indonesia.

Dan saat ini PHDI menyatakan akan membicarakan ini dalam Mahasaba yang akan datang, dan malah masih mempertimbangkan akan mendengarkan penjelasan HK.

Terus yang lucu berharap kelompok Hindu di Indonesia juga harus memberi penjelasan pula tentang argumennya yang menyatakan HK bukan Hindu.

Apa ini tidak lucu dan aneh?

Lalu pengurus PHDI itu beragama apa?

Kalau beragama Hindu, kenapa tidak tahu ajaran Hindu itu sendiri?

Saya jadi agak pusing mengakhiri tulisan ini. Kalau sudah begini, apa perlu menunggu Mahasaba, atau segera mengeluarkan pengurus PHDI Pusat dari kepengurusan dengan komitmen krama adat Bali melalui paruman desa adat seluruh bali.

Ini tantangan untuk Bendesa Agung dan Gubernur Bali untuk menyelamatkan PHDI Pusat dari pengurus yang kelihatan punya pemahaman nyeleneh tentang Hindu di Indonesia.

author