Panpres 3 Tahun 1963 tentang Pengamanan Barang Cetakan yang mengganggu Ketertiban Umum

Panpres 3 Tahun 1963 tentang Pengamanan Barang Cetakan yang mengganggu Ketertiban Umum

Panpres 3 Tahun 1963 tentang Pengamanan Barang Cetakan yang mengganggu Ketertiban Umum

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1963
TENTANG
PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN
YANG ISINYA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

  1. bahwa barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh buruk terhadap usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, karena itu perlu diadakan pengamanan terhadapnya;
  2. bahwa dianggap perlu Pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri, dalam rangka menyelamatkan jalannya Revolusi Indonesia;

Menimbang pula:

bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka pengamanan jalannya revolusi dalam mencapai tujuannya, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden;

Memutuskan:

Menetapkan:

Penetapan Presiden Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Pasal 1

(1)Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.(2)Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut. dicantumkan dalam Berita-Negara.(3)Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.


Pasal 2

(1)Dalam waktu 48 jam setelah selesai dicetak, maka pencetak wajib mengirimkan satu exemplar barang cetakan yang dicetak, yang jenisnya tercantum dalam ayat (3), kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan dibubuhi tanda-tangan pencetak.(2)Dalam hal barang cetakan dicetak di luar negeri tetapi diterbitkan di Indonesia, maka kewajiban tersebut ayat (1) di atas jatuh pada penerbitan di Indonesia.(3)Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, penerbitan-penerbitan berkala, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimaksudkan untuk disebarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai dan barang-barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dalam pasal ini.(4)Pelanggaran atas ketentuan ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 3

(1)Setiap barang cetakan harus dibubuhi nama dan alamat si pencetak dan penerbitnya.(2)Pencetak yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.


Pasal 4

Menteri Jaksa Agung berwenang untuk menunjuk barang cetakan dari luar negeri yang tertentu untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum diedarkan di Indonesia.

Pasal 5

(1)Dengan suatu keputusan, Menteri Jaksa Agung dapat membatasi jenis-jenis barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri.(2)Yang dimaksudkan dengan jenis barang cetakan dalam pasal ini ialah jenis yang didasarkan atas jenis bahasa, huruf atau asal dari barang cetakan.


Pasal 6

Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum.

Pasal 7

Apabila Menteri Jaksa Agung tidak menetapkan lain, maka barang-barang cetakan terlarang berasal dari luar Indonesia yang berada dalam kekuasaan kantor-kantor pos dikembalikan kepada alamat si pengirimnya di luar negeri.

Pasal 8

Yang dimaksudkan dengan barang cetakan dalam Penetapan ini ialah tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang diperbanyak dengan mesin atau alat-alat kimia.

Pasal 9

Barang cetakan yang dikeluarkan oleh atau untuk keperluan Negara dikecualikan dari penetapan ini.

Pasal 10

Semua ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam Penetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 1963
Presiden Republik Indonesia,

ttd
SOEKARNO.


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 1963
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

PENJELASAN ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.4 TAHUN 1963.
TENTANG
PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM.

PENJELASAN UMUM.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghadapi barang-barang cetakan baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang isinya membahayakan kepentingan Rakyat dan Negara.Tidak jarang penerbitan-penerbitan asing yang masuk ke Indonesia melancarkan kecaman dan hinaan terhadap Rakyat dan Negara; merusak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi, pimpinannya dan Sosialisme yang dibina bersama antara Rakyat dan Negara, hal mana penyebarannya di Indonesia harus dicegah.Selebaran-selebaran vang bersifat subversief baik berasal dari dalam dan luar negeri masih perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, juga bacaan-bacaan yang isinya dapat merusak akhlak.Ketentuan ini sekali-kali tidak dimaksudkan untuk memungkinkan diadakannya sensor preventief oleh Pemerintah terhadap penerbitan dalam negeri; akan tetapi dengan ketentuan ini Pemerintah dapat bertindak cepat apabila terdapat barang cetakan dari dalam negeri yang isinya dapat membahayakan kepentingan Rakyat dan Negara yang sedang membina Sosialisme.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pengertian "mengganggu ketertiban umum" haruslah dihubungkan dengan dasar-dasar tata-tertib kehidupan dari Rakyat dan Negara pada suatu saat. Merusak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan Nasional adalah contoh terkemuka akan tetapi tidak satu-satunya dari pengertian mengganggu ketertiban umum. Tulisan-tulisan dan gambar yang merugikan akhlak dan memajukan pencabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut. Jenis-jenis tulisan apa yang tidak dapat ditolerir untuk dibaca oleh masyarakat, sangat erat pula hubungannya dengan kesadaran hukum Rakyat pada suatu ketika, dengan peristiwa-peristiwa yang dialami Rakyat dan Negara, dengan kepribadian Indonesia dan lain-lainnya.
Apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum, diserahkan kepada Menteri/Jaksa Agung untuk menilainya.

Pasal 2

Barang cetakan yang wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan adalah terbatas seperti yang dicantumkan dalam pasal 2. Jadi tidak semua barang cetakan dimaksudkan oleh pasal 8 wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan setempat. Akan tetapi wewenang Menteri Jaksa Agung untuk melarang barang cetakan yang tersebut dalam pasal 1 tidak dibatasi oleh jenis-jenis barang cetakan yang wajib dikirimkan contohnya kepada Kejaksaan.

Pasal 3

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4

Dengan ketentuan pasal ini dimungkinkan untuk melakukan penyaringan terhadap barang-barang cetakan yang akan dimasukkan ke Indonesia.

Pasal 5 sampai 9.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam Penetapan ini antara lain:
a.Bepalingen op den invoer verspreiding binnen Indonesia van gevaarlijke buitenlandsche drukwerken, S. 1900-317 jo. 319.b.Pasal 13 dari Reglement op de Drukwerken, S.1956-74.

Pasal 11

Tidak memerlukan penjelasan.

Mengetahui:

Menteri/Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.)

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23)

author