PHDI, Beranikah?

No comment 89 views

PHDI, Beranikah?

PHDI, Beranikah?

Mungkin keadaan sekarang ini mirip dengan 10 abad lalu, ketika Kuturan mampu menyatukan segala perbedaan sekian jalan ke dalam label baru bernama Tri Murti.

Walau nyatanya pergulatan ide sudah sekian lama berlangsung, nyatanya baru belakangan polemik ini semakin menyembul ke permukaan. Merespon keadaan ini, tersiar kabar bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Prov. Bali konon mengambil sikap. Setelah mengadakan sedikit rapat, rencananya akan melakukan mediasi dan memanggil pihak terkait polemik organisasi Hare Krishna.

Dalam perspektif saya, bila PHDI memang serius, tak perlu lagi mengambil langkah mediasi, melainkan langsung tindak tegas dengan meminta Majelis Desa Adat (MDA) agar meneruskan kepada seluruh Desa Adat di Bali, menelurkan perarem. Intinya, siapa saja krama adat yang ikut dalam keorganisasian Hare Krishna, secara otomatis haknya sebagai warga adat tidak bisa diberikan. Mengapa tidak bisa? Sebab jelas, kewajiban krama adat mengemban tiga pondasi pemikiran besar, baik Parhyangan, Pawongan maupun Palemahan. Khusus pada poin Parhyangan, krama adat memiliki ikatan wajib terhadap bangunan sucinya, baik pura skala keluarga, kahyangan tiga maupun lebih luas berupa kawitan dan sad kahyangan.

Jelas, bagi yang benar-benar kaku mengikuti pola hare krishna, Pura bukanlah tempat sucinya, yang artinya mereka tak akan memakai pura sebagai media keterhubungan, walau beberapa lainnya masih biasa ke pura, namun jumlahnya tentu tak signifikan. Terlebih, Sang Guru Swami Prabhupada dalam ceramahnya menyatakan bahwa Hare Krishna bukanlah bagian dari hindu, hindu tak lebih cabang kering dari Weda yang melahirkan sarjana tak berguna. Belum lagi menyentuh wilayah teologi, jelaslah amat berbeda, antara advaita Vs dvaita, termasuk aspek ketuhanannya, Hare Krishna menganggap Krisha sebagai Tuhan absolut yang posisinya membawahi dewa-dewa lainnya termasuk Brahman, sedangkan Hindu menempatkan Krishna hanya sebagai awatara Wisnu.

Berbekal hal ini, maka teramat gampang semestinya jika mau benar-benar mengambil tindakan. Namun, ketika hal itu seandainya benar-benar dijadikan kebijakan oleh PHDI, apakah polemik akan berhenti? Saya pikir, tidak.

Masih ingat dengan HTI? Yang tempo lalu sempat ditetapkan oleh pemerintah sebagai organisasi terlarang? Pelarangan boleh jadi telah dibuat, pergerakan secara nyata juga memang tak pernah terlihat, namun faktanya, berbagai konflik narasi di negara ini kita sama-sama bisa mengendus darimana sumber kedatangannya. Lantas bila "Perarem" tak juga sanggup, opsi apa yang bisa ditempuh?

Kita bisa belajar dari India, dimasa lalu, polemik seperti ini sudah biasa terjadi di sana, antar agama maupun dalam satu agama. Debat secara terbuka menjadi opsi paling masuk akal, ketika hindu berdebat dengan buddha misalnya, maka yang kalah harus mengikuti jalan yang menang. Demikian juga saat ini, perang secara terbuka harus dipilih, bagi siapa saja yang tumbang, secara ksatria harus mengikuti jalan pemenang. Apakah opsi kedua ini sudah tepat? Belum tentu juga, terlebih sikap ksatria pada kebanyakan kita masih menjadi PR besar untuk diwujud nyatakan.

Namun perlu menjadi catatan bersama, selain polemik di atas, segudang persoalan mendasar nyatanya dihadapi oleh hindu, Bali khususnya, entah persoalan adat, minimnya tingkat literasi yang berpengaruh terhadap pemahaman beragama, termasuk konversi dan serangan ganas dari agama sebelah. Semoga Bali masih kuat bertahan dari segala bentuk serangan ini. (oleh Windhu Segara, pengamat tradisi bali)

author