Reaksi Hare Krishna Bali setelah penutupan Ashram

No comment 96 views

Reaksi Hare Krishna Bali
setelah penutupan Ashram

Paska penutupan kegiatan ajaran Hare Krsna di Ashram Balaram Padanggalak, Desa Adat Kesiman oleh prejuru Desa Adat Kesiman atas nama Desa Adat Kesiman, mengundang beberapa reaksi, terutama dari orang2 Sampradaya dan Para Simpatisan Sampradaya, yang mana intinya memandang tindakan Prejauru Desa Adat Kesiman tersebut bernuansa pelanggaran hukum, khususnya melanggar hak asasi tentang kebebasan beribadah/kegiatan rohani.

Saya hanya menyoroti dua sumber reaksi, yaitu pertama dari Dr Arya Wedakarna, dan yang kedua dari organisasi ISKCON Indonesia.

Arya Wedakarna melalui status yang saya dapatkan di sosial media, menyayangkan penutupan Ashram tersebut, karena itu tindakan melanggar hukum. Urusan Agama, kepercayaan, militer, luar negeri dan moneter adalah urusan Negara bukan urusan Daerah.

Kemudian dia menyarankan warga Ashram menuntut keadilan secara hukum.

Saya tidak menanggapi statemen ini, cuma saya menilai bahwa dia menulis ini sekedar mencari panggung, dan menunjukkan bahwa dia seorang anggota DPD ada perhatian dengan permasalahan di Bali. Hanya saja sebagai bhakta Shri Krsna dia ini sudah tidak bisa melihat permasalahan dengan proporsi yg tepat. Dia ini justru memutar balikkan fakta, bahwa sejatinya gerakan Hare Krsna yang telah melanggar aturan berpuluh puluh tahun dengan menyebarkan ajaran yang berbeda kepada masyarakat Indonesia yang sudah beragama, ditambah dengan menyalahkan serta menjelek jelekkan ajaran Agama Hindu Bali/Nusantara, kemudian menyatakan ajarannya yang benar.

Fakta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok Hare Krsna berpuluh puluh tahun, tanpa ada tindakan dari PHDI, yang men-triger umat Hindu bergejolak, sehingga keluarlah SKB PHDI Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, yang intinya melarang kegiatan Sampradaya non Dresta Bali diseluruh Desa Adat di Bali.

Sebagai Bhakta Shri Krishna tentulah dia ini tidak akan pernah melihat fakta pelanggaran hukum yang dilakukan kelompok Hare Krsna, sebagai pelanggaran hukum. Dan juga dia tidak akan pernah peduli dengan ajaran yang diwariskan leluhur Nusantara yang ajeg selama ribuan tahun di Bali diganti oleh ajaran dari kelompok yang bernama Iskcon yang didirikan di USA oleh Shrilla Prabupada. Malahan dia ini mendorong serta ikut dalam upaya pengggantian tersebut dengan cara memberikan ceramah2 yang menyesatkan umat Hindu Bali/Nusantara.

Sebagai Bhakta Shri Krsna, sepatutnya dia itu tidak hanya menyarankan agar Ashram tersebut menuntut keadilan secara hukum, tapi seharusnya dia yang bergerak menjadi lokomotif untuk mencari keadilan yg dia sarankan itu.

Tapi apakah dia ada keberanian untuk itu?
Ini suatu pertanyaan besar, bila dia selasai hanya di status medsos saja. Karena fakta penutupan sudah dilakukan.

Selanjutnya saya mau menyoroti surat Iskcon Indonesia no. 03/ISKCON-IND/IV/2021, yang ditujukan kepada seluruh anggota kerohanian Hindu yayasan Iskcon Indonesia. Dimana isi surat tsb pada intinya sbb:

  1. Organisasi Iskcon Indonesia telah mendatangi otoritas pembuat SKB PHDI Bali dan MDA Prov. Bali.
  2. Penutupan tersebut merupakan pelanggaran dari berbagai segi. Karena SKB tersebut dibuat bukan untuk menutup Ashram dan menutup kegiatan Sampradaya. Tapi justru memberi ruang khusus untuk kegiatan Sampradaya.
  3. Otoritas pembuat SKB menyarankan agar program tetap dijalankan. Anggota tidak perlu resah, karena penutupan itu bukan tindakan dari otoritas pembuat SKB.
  4. Pusat akan selalu menginformasikan kegiatan dengan cabang, dan sebaiknya setiap kegiatan berkoordinasi dengan Bendesa adat setempat.

Sebagai organisasi spiritual, tentu tidak layak untuk melakukan kebohongan-kebohongan, apalagi kepada anggota.

Untuk itu saya coba telusuri isi surat tersebut, apakah mengandung kebohongan atau tidak.

Pernyataan item pertama, telah dibantah secara tertulis oleh Bendesa Agung, dimana saya pribadi mendapat jawaban lewat WA, dan ada juga di posting di FB, yang intinya menyatakan bahwa tidak ada Bendesa Agung menerima orang Iskcon untuk membicarakan penutupan tersebut. Pernyataan di FB malahan lebih tegas lagi, dimana beliau menyatakan bahwa seandainya ada utusan Iskcon datang kepada beliau, tidak mungkin akan diterima. Itu artinya Majelis Desa Adat telah betul-betul menempatkan bahwa Sampradaya itu bukan bagian dari Agama Hindu Dresta Bali. Yang artinya lebih jauh, bahwa MDA tidak memperkenankan kebaradaan Sampradaya di Bali khususnya.

silahkan baca: "Pernyataan MDA Bali terhadap Penutupan Ashram Iskcon - Hare Krishna di Wilayah Adat Kesiman"

Item kedua, secara gamblang bisa dilihat kebohongannya, karena SKB itu bunyinya melarang kegiatan Sapradaya non dresta bali untuk melakukan kegiatan dilingkungan desa adat diseluruh bali. Kalau ada anggota Hare Krsna yang percaya dengan kebohongan ini, itu artinya mereka tidak pernah membaca SKB tersebut. Atau bila sudah membaca, dan menginterpretasikan sama seperti pernyataan item kedua, maka itu artinya kewarasan mereka perlu diperiksa.

Item tiga dan empat adalah isinya memotivasi anggota tapi dengan statemen yang menipu anggota. Karena tidak pernah ada saran yang diberikan otoritas pembuat SKB yang menyarankan agar anggota yayasan iskcon tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Dan juga penutupan di Ashram Balaram dipimpin langsung oleh Bendesa adat kesiman.

Surat tersebut disamping sarat dengan kebohongan dan tipuan, juga mengandung potensi pembangkangan. Dimana potensi pembangkangan ini yang harus diperhatikan betul untuk bisa diantisipasi, apabila betul2 menjadi kegiatan pembangkangan.

Namun saya sangat yakin dengan kualitas ketegasan dan keteguhan Bendesa Adat Kesiman, beserta jajarannya dan krama adatnya.

Apalagi hikmah penutupan Ashram ini telah memberikan kepastian bahwa Ketua PHDI Bali, MDA, Ketua DPRD dan Gubernur sudah satu jalur yang mengindikasikan dukungan terhadap gerakan penolakan umat Hindu di Indonesia terhadap keberadaan sampradaya sebagai bagian Agama Hindu Bali/Nusantara.

SKB yang ditanda tangani Ketua PHDI Bali dan Bendesa Agung, menunjukkan komitmen melarang keberadaan Sampradaya di Bali. Kemudian pernyataan Bendesa Agung menguatkan lagi komitmen tersebut.

Setelah SKB di release, tak kalah penting pidato Gubernur Bali yang mendukung SKB tersebut.

Dan terakhir adalah pernyataan sikap Ketua DPRD Bali yang mendukung pelaksanaan penutupan Ashram Balaram tersebut. Yang artinya juga mendukung penutupan Ashram Sampradaya lainnya di Bali khususnya dan di Indonesia umumnya.

Secara fakta, ini semua sejatinya telah menjadi kepastian bahwa Sampradaya dari luar nusantara sudah tidak diakui sebagai bagian dari Hindu di Indonesia, walaupun AD/ART PHDI masih mencantumkan penaungan terhadap terhadap Sampradaya-sampradaya tersebut, ditambah dengan ogahnya ketua umum PHDI Pusat mencabut surat penaungan terhadap Iskcon - Hare Krishna. (oleh Anom Surya)

author