Regulasi Penyiaran Agama

No comment 331 views

Regulasi Penyiaran Agama

Sebuah kewenangan yang luar biasa yang diberikan pada Departemen Agama. Dengan kewenangan ini Depag telah ditempatkan melebihi organisasi‐organisasi keagamaan, apalagi komunitas keagamaan, karena mampu menentukan pokok‐pokok ajaran agama yang benar dan sehat. Dalam Penjelasan Undang‐Undang PNPS ini dinyatakan, pertama, undang‐undang ini lahir untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dari ajaran‐ajaran pokok suatu agama (ajaran pokok dimaksud menurut ulama dari agama yang bersangkutan). Kedua, undang‐undang ini dimaksudkan untuk melindungi ketenteraman beragama dari penghinaan serta dari ajaran‐ajaran yang mengajak untuk tidak memeluk agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk memberikan pedoman bagi aparat PAKEM, Kejaksaan Agung RI memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan materi Undang‐undang No.1/PNPS/1965. Ada dua delik yang diatur dalam undang‐undang ini yaitu delik penyelewengan agama dan delik anti‐agama. Delik penyelewengan agama adalah perbuatan‐perbuatan menafsirkan atau melakukan kegiatan yang menyimpang dari pokok‐pokok ajaran agama yang bersangkutan. Ajaran‐ajaran pokok agama yang dimaksud meliputi ajaran akidah, ubudiyah ataupun muamalah. Penyelewengan kegiatan keagamaan meliputi penamaan suatu aliran kepercayaan dengan agama, mempergunakan istilah‐istilah agama untuk kegiatan suatu aliran kepercayaan, melakukan ritual/upacara yang menyerupai upacara suatu agama. Semua kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok‐pokok agama yang akan dapat mengaburkan arti kemurnian pokok ajaran agama yang bersangkutan. Proses hukum dalam delik agama itu bisa digambarkan sebagai berikut.

Delik anti‐agama terbagi menjadi dua, yaitu delik penodaan atau penghinaan agama dan delik agar orang tidak menganut suatu agama. Berikut penjelasannya:

  1. Delik penodaan atau penghinaan agama (pasal 4 a). Delik ini dilakukan dengan menyerang ajaran‐ajaran agama dengan niat memusuhi, menghina atau menodai agama yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lainnya dengan sengaja di muka umum.
  2. Delik agar orang tidak menganut suatu agama (pasal 4 b) delik ini dilakukan dengan sengajadi muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar orang tidak menganut suatu agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut undang‐undang tersebut, kewenangan untuk melakukan tindakan dan peringatan keras secara jelas diberikan kepada Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Sementara kewenangankewenangan untuk melakukan tindakan pembubaran dan pelarangan diberikan kepada Presiden RI.

Pada tahun 1963, Jaksa Agung mengeluarkan petunjuk pelaksanaan yang meminta kepada seluruh aparat kejaksanaan untuk secara sungguhsungguh mendengarkan pendapat dan pertimbangan dari para ulama atau ahli agama terutama yang disuarakan oleh lembaga-lembaga atau majelis‐majelis agama, yaitu MUI, MAWI, DGI (sekarang PGI), WALUBI dan PHDI. Di samping pertimbangan dari lembaga‐lembaga ini, surat peringatan mengharuskan adanya pendapat Muspida. Secara skematis, prosedur pemberian tindakan dapat dibaca pada skema berikut:

Ketentuan tentang penodaan dan penyelewengan agama tersebut pararel dengan Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan mengenai Aliran‐Aliran Kepercayaan menyebutkan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama, sehingga Depag merasa tidak perlu mengurusi persoalan‐persoalan aliran kepercayaan. Namun kata “merasa tidak perlu mengurusi" tersebut agak aneh, karena ternyata pemerintah begitu sibuk mengurusi aliran kepercayaan. Buktinya, setelah itu, Menteri Agama kembali mengeluarkan instruksi No. 14 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan mengenai Aliran‐Aliran Kepercayaan kepada Kabalitbang Depag RI, Kepala Kanwil Depag untuk melakukan penelitian dan pendataan terhadap penganut aliran kepercayaan sebagai bahan bagi Menag untuk memberi pendapat tentang aliran kepercayaan sebagai bahan bagi Menteri Agama untuk memberi pendapat tentang aliran kepercayaan. Bahkan setelah itu, Menag juga melayangkan surat kepada gubernur dan bupati/walikota menyangkut aliran kepercayaan.

Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui aparatusnya bukan saja telah mencampuri keyakinan dan ritus kepercayaan masyarakatnya, tapi juga menafikan tradisi keyakinan yang sudah muncul jauh sebelum negara Indonesia lahir. Dalam surat Menag No. B/5943/78 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim misalnya, disebutkan:

Karena aliran kepercayaan bukan merupakan agama dan merupakan kebudayaan berarti bahwa orang yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agamanya yang dipahami dan dipeluknya, sehingga tidak ada tatacara sumpah, perkawinan, dan sebagainya menurut aliran kepercayaan.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam surat Menag No. B.VI/11215/ 1978 yang ditujukan kepada Gubernur KDH I seluruh Indonesia. Dalam surat yang disebut terakhir ini secara eksplisit dinyatakan:

… dan mengingat pula bahwa masalah‐masalah penyebutan agama, perkawinan, sumpah, penguburan jenazah adalah menyangkut keyakinan agama, maka dalam negara RI yang berdasar Pancasila tidak dikenal adanya tata cara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut aliran kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan ‘Aliran Kepercayaan’ sebagai ‘agama’ baik dalam KTP dan lain‐lain.

Di samping mengenai aliran kepercayaan, intervensi negara juga  merambah kepada aliran‐aliran tertentu dalam sebuah agama. Dalam kaitan ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk melarang aliran agama yang dipandang “menyesatkan”. Beberapa regulasi bisa disebutkan antara lain:

  1. SK Jaksa Agung RI. No. Kep.089/JA/10/71 tentang Pelarangan terhadap Aliran‐aliran Darul Hadis, Jama’ah Qur’an Hadis, Islam Jama’ah, JPID, JAPEPPENAS, dan lain‐lain organisasi yang bersifat/berajaran serupa.
  2. Keputusan Jaksa Agung No. Kep.169/JA/I/83 tentang larangan ajaran yang dikembangkan oleh Abdul Rahman dan pengikutpengikutnya (larangan Inkarussunnah), dan fatwa MUI tentang Inkarussunnah.
  3. Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.016/JA/I/93 tentang larangan beredar buku “Aurad Muhammadiyah” oleh Ustaz Ashari Muhammad. Penerbit Penerangan Al‐Arqam Malaysia, dan Instruksi Jaksa Agung RI No. Kep.003/JA/1/1993 tentang tindakan pengamanan beredarnya barang cetakan berjudul “Aurad Muhammadiyah” oleh Ustaz Ashari Muhammad. Penerbit Penerangan Al‐Arqam Malaysia.
  4. Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.017/JA/1/1993 tentang larangan beredar buku berjudul “Berhati‐hati Membuat Tuduhan” pengarang Ustaz Ashari Muhammad, penerbit: Penerangan Al‐ Arqam SG Penchala, Jalan Damansara 6000 Kuala Lumpur. Instruksi Jaksa Agung RI No. Kep.004/JA/1/1993 tentang tindakan pengamanannya.
  5. Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep‐129/JA/12/1976 tentang pelarangan terhadap ajaran/perkumpulan siswa‐siswa. Alkitab/ saksi‐saksi Yehova.
  6. Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.085/JA/3/1984 tentang larangan peredaran barang‐barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Children of God.
  7. Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.082/JA/8/1988 tentang larangan barang cetakan/buku dan peredarannya berjudul “Teologi  Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya” karangan Fr. Wahono Nitiprawiro.
  8. Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.107/JA/5/1984 tentang larangan peredaran barang‐barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krsna di Indonesia.
  9. Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.011/B.2/12/1976 tentang pelarangan terhadap Agama Budha Jawi Wisnu.

Rangkaian peraturan di atas dapat diperpanjang lagi. Namun semua itu makin memperjelas apa yang diungkapkan secara plastis oleh Daniel Dhakidae yang sudah dikutip di muka, bahwa “Orde Baru di satu pihak menganggap agama sebagai sesuatu yang kudus, namun di pihak lain mengkriminalisasi agama dengan menempatkan kejaksaan sebagai badan yang memeriksa kebenaran agama.”

Pola ketiga operasi teknologi kekuasaan terhadap Agama dapat dilihat sebagai–memakai istilah Bahtiar Effendy–“politik akomodasi”.

Menurut Bahtiar, setidaknya dapat ditengarai empat pola politik akomodasi: “akomodasi struktural”, dengan direkrutnya para pemikir/aktivis Islam untuk menduduki posisi‐posisi penting dalam birokrasi negara maupun badan legislatif; “akomodasi infrastruktur”, yakni penyediaan dan bantuan infrastruktur bagi kepentingan umat Islam menjalankan kewajiban agama mereka, seperti pembangunan masjid‐masjid yang disponsori oleh negara; “akomodasi kultural”, yakni diterimanya ekspresi kultural Islami ke dalam wilayah publik, seperti jilbab, baju koko, sampai pengucapan assalam’ualaikum yang mewarnai hampir semua tayangan televisi; dan, yang terkait sangat erat dengan fokus penelitian ini, “akomodasi legislatif ”, yakni upaya untuk memasukkan beberapa aspek hukum Islam menjadi hukum negara, meskipun hanya berlaku bagi umat beragama yang bersangkutan.

Bahtiar menyebut setidaknya lima hal penting akomodasi legislatif ini, yaitu: (1) disahkannya Undang‐Undang Pendidikan Nasional tahun 1989; (2) diberlakukannya UU Peradilan Agama tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991; (3) diubahnya kebijakan mengenai jilbab tahun 1991; (4) dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqah) tahun 1991; dan (5) dihapuskannya SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) tahun 1993. Tentu saja, daftar yang disusun Bahtiar tidak bersifat menyeluruh. Masih bisa ditambah, misalnya, dengan disahkannya Undang‐Undang Perkawinan (UU No. 1/1974), atau yang paling baru:

disahkannya UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang RUU‐nya “nyelonong” begitu saja dan membuat heboh. Tanpa harus melihatnya satu per satu secara rinci, politik akomodasi legislatif ini sering sekali menjadi sumber ketegangan antarumat beragama. Apalagi jika legislasi itu bersentuhan dengan wilayah publik, wilayah yang seharusnya menjadi “rumah bersama” seluruh kelompok, tanpa harus dibedakan asal‐usul warna kulit, keturunan, jenis kelamin, maupun keyakinan yang dipeluk. Misalnya wilayah perkawinan (UU No. 1/1974) atau wilayah pendidikan (UU No. 20/2003). Di situ, mungkin tidak kelihatan secara eksplisit, “faktor agama” memainkan peran penting, entah mendistorsi isu problematis sebenarnya, atau malah menjadi bagian tak terpisahkan dari politik diskriminasi yang merupakan kejahatan negara. Undang‐Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dapat menjadi contoh bagus, bagaimana imajinasi kekuasaan yang tidak habis‐habisnya memainkan “kartu agama” sudah mendistorsi problematik sebenarnya—hancurnya pendidikan nasional—menjadi pertengkaran mubazir antara Islam dengan Kristen. Juga tentang kontroversi seputar Undang‐Undang Perkawinan. Di situ, faktor agama—tanpa kelihatan eksplisit—menjadi faktor utama penentu nasib sebagian besar warga negara yang perkawinannya dianggap tidak sah. Pasal 1 ayat (b) menyebut, “suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum, sesuai dengan agama dan kepercayaannya”. Kembali lagi, anak kalimat “dan kepercayaannya” menjadi ajang pertarungan politik tafsir yang sulit diprediksikan, dan menjadi “bola liar” dalam permainan para politikus, namun memiliki dampak sangat luas. Karena peraturan ini, khususnya bagi mereka yang meyakini (atau disebut penghayat) “aliran kepercayaan”—yang menurut negara “belum beragama” itu—membuat ribuan (atau bahkan jutaan) perkawinan dianggap tidak sah dengan segala konsekuensi sosio‐politiknya. Begitu juga, atas alasan “agama” pula, tertutup kemungkinan bagi perkawinan pasangan yang berbeda agamanya.

Itu dari sisi substansinya. Dari sisi paradigmanya, politik akomodasi sebagaimana yang diteoretisasikan oleh Bahtiar Effendy di atas, dalam bahasa Rumadi, sebenarnya tak lebih dari “mitos politik” yang sengaja diciptakan untuk menundukkan masyarakat di hadapan negara. Dalam perspektif politik, akomodasi tak lebih sebagai upaya untuk “membius” daya kritisisme terhadap negara yang menghendaki ketundukan mutlak warganya sesuai dengan wataknya yang intervensionis. Mengingat aspirasi dan wajah umat Islam Indonesia yang tidak tunggal, melalui politik akomodasi ini pemerintah selanjutnya melakukan pemihakan kepada kelompok tertentu. Artinya, politik akomodasi—yang dipuji oleh kebanyakan umat Islam itu—sebenarnya membawa implikasi yang buruk dalam relasi mayoritas‐minoritas. Inilah yang kemudian disebut bahwa politik akomodasi sering menjadi sumber ketegangan antaragama. Tinjauan di atas hanya memberikan gambaran awal tentang pola kebijakan politik agama yang juga terkandung di dalamnya pola kebijakan politik kerukunan. Berikut akan diulas secara lebih sistematis kebijakan‐kebijakan kerukunan antaragama yang tertuang dalam berbagai peraturan.

Sumber: Ansori,Afnan. 2017. Kebijakan Politik Kerukunan Antaragama di Indonesia pada Masa Orde Baru. AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN Vol. 9 No. 2 Hal 471-498.

author