Tentang PAKEM Kejaksaan RI

No comment 104 views

Tentang PAKEM Kejaksaan RI

Indonesia juga menjamin kebebasan warga negaranya dalam memeluk agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:

  1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  2. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: “Negara menjamin kemerdekaaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamannya dan kepercayaannya itu”. Dari kedua Pasal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesai sebagai Negara hukum menjamin akan kebebasan untuk beragama dan memeluk kepercayaan. Namun disisi lain, kebebasan yang dimaksud oleh UUD 1945 tersebut bukanlah bebas dalam arti bebas se-bebasnya, namun bebas dengan adanya pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam hal kebebasan terhadap kepercayaan dan agama ini, pembatasan yang dimaksud adalah agar tidak terjadinya kegiatan-kegiatan yang menjurus pada tindak pidana, mengganggu ketenteraman umum maupun penodaan terhadap agama yang di akui di Indonesia.

Untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut maka idealnya setiap negara hukum termasuk Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi profesional, berintegritas dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.3 Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya. Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu: (1) Bidang pidana, (2) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan (3) Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Khusus mengenai pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Huruf d dan sejalan dengan tugas tersebut juga diberikan kewenangan terhadap pencegahan penyalahguna dan/atau penodaan agama yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Huruf e.

Lebih jelasnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (3) huruf d menyebutkan:

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

  • a. ....
  • b. ...
  • c.
  • d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
  • e. masyarakat dan Negarapencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

Untuk memperoleh pemaham lebih lanjut mengenai pasal ini, maka dalam penjelasan pasal demi pasal dinyatakan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini lebih bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud “turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, turut serta dan bekerjasama dengan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan istansi terkait. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Kejaksaan bukanlah satu-satunya aparat yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Kewenangan pengawasan terhadap PAKEM bukan merupakan kewenangan yang baru bagi Kejaksaan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “kejaksaan mempunyai tugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara”. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat (3) huruf d menyebutkan “Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan melaksanakan kekuasaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum turut menyelenggaraaan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara”

Sebagai tindak lanjut maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tim Pakem pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/5/1984, tanggal 11 Mei 1984, khusus untuk pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada Kejaksaan Agung dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/10/1984 tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup Aliran Kepercayaan saja, tapi juga Aliran Keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) beranggotakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai ketua merangkap anggota, Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur II pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Sub. Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI Mabes TNI, Direktur Sosbud Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, Deputi 2 Badan Intelijen Negara dan Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pusat.

author