Ketidakpantasan Hare Krishna ISKCON Indonesia

No comment 154 views

Ketidakpantasan Hare Krishna
ISKCON Indonesia

Di tahun 1959, Negara mengakui Agama Hindu Bali. Di tahun ini Pemerintah membentuk Bagian Urusan Hindu Bali dalam Departemen Agama. Pada tahun yang sama, semua organisasi keagamaan besar di Bali melebur menjadi satu badan bernama Parisada Dharma Hindu Bali. Periode 1966-1980, banyak orang Jawa di Jawa Tengah dan Timur seperti Orang Tengger di kawasan Bromo, Jawa Timur; orang Bugis To Wani To Lotang, Toraja-Mamasa, Toraja Sa'dan di Sulawesi Selatan; sebagian orang Karo di Sumatera Utara; dan orang Ngaju dan Luangan di Kalimantan Selatan menyatakan diri mereka sebagai Hindu. Untuk memberikan perlindungan kepada pemeluk Agama yang memiliki kesesuaian di Nusantara, pada 1986 Parisada Hindu Dharma berganti nama menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia. Jadi nama Hindu itu untuk menamai praktek dan paham keagamaan yang sudah ada di Indonesia.
Lalu apa urusannya ISKCON mendefinisikan ruang cakupan Hindu di Indonesia?

APAKAH ISKCON PUNYA KEPANTASAN UNTUK MENDEFINISIKAN HINDU DI INDONESIA?

Siapa yang menentukan definisi Hindu di Indonesia?

Apakah Hare Krsna (ISKCON) yang didirikan di Amerika Serikat di tahun 1966 punya kepantasan menentukan ataupun mengartikan ruang lingkup Hindu di Indonesia?

Sebagian pengikut HK berpendapat bahwa Hindu Bali adalah salah satu sampradaya dalam Hindu. Mari kita lihat ketidaktepatan pendapat ini. Kata Agama HINDU dan ruang lingkupnya tidak ditemukan dalam Weda Sruti maupun Weda Smerti.

Nama HINDU disematkan oleh orang-orang di luar Hindu. Mereka menggunakan istilah Hindu berdasarkan versi mereka untuk tujuan mereka. Pemerintah Kolonial Inggris di India menggunakan nama Hindu untuk menamami semua paham dan tradisi keagamaan di India di luar Islam dan Kristen. Jadi makna kata HINDU adalah milik dari orang yang menggunakannya. Pemerintah Inggris menggunakan nama itu menggolongkan kelompok populasi di wilayah jajahannya.

Sejak abad ke-19, orang-orang yang disebut Hindu oleh Pemerintah Kolonial Inggris beraksi dengan cara berbeda. Ada yang menolaknya dan lebih menyukai istilah-istilah asli India. Ada yang lebih suka menyebut Agama Weda. Yang lainnya lebih menyukai Agama Sanatana Dharma. Akhirnya mayoritas menerima istilah Hindu.

Bagaimana dengan HINDU di Indonesia?

Kata Hindu tidak ditemukan dalam prasasti dan karya sastra kuno di Jawa dan Bali. Di Jaman Majapahit, agama yang diakui dan diurusi oleh negara adalah Agama Siwa dan Agama Budha.

Pada masa Republik, betapa beratnya mendapatkan pengakuan sebagai AGAMA di Indonesia. Ketika Wahid Hasyim menjabat Menteri Agama, tembok pemisah agama dan aliran kepercayaan benar-benar dibangun. Menurut Peraturan Menteri Agama 9/1952 Bab VI, aliran kepercayaan diartikan "suatu faham dogmatis, terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa, lebih-lebih pada suku bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya, apa saja adat hidup nenek moyangnya sepanjang masa."

Sedangkan "AGAMA" didefinisikan seturut garis pemahaman Judaeo-Kristiani-Muslim yang monoteistik. Bila suatu komunitas ingin diakui "beragama", mereka mesti menganut akidah MONOTEIStik yang diakui secara internasional; yang diajarkan seorang nabi melalui kitab suci.

Pada 1952, Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) mengakui hanya tiga agama yang dipeluk rakyat Indonesia: Islam, Protestan, dan Katolikisme. Semua yang di luar itu diakui sebagai orang yang belum beragama. Semua tradisi di Nusantara, termasuk kebatinan Jawa digolongkan sebagai aliran kepercayaan kesukuan. Berdasarkan peninjauan pada 1950, Departemen Agama menyimpulkan "kehidupan beragama di Bali berisi praktik politeistik dan animisme yang beragam". Sebab itu, agama orang Bali digolongkan sebagai aliran kepercayaan dan dianggap sebagai "orang yang belum beragama".

Tokoh masyarakat Bali tidak terima dengan itu. "Para pemimpin organisasi reformasi agama yang berkembang pesat di Bali setuju untuk belajar ke India agar mendapat pengertian umum tentang prinsip dan praktik keagamaan mereka, menyesuaikan garis kriteria yang ditetapkan Departemen Agama Indonesia," sebut Martin Ramstedt dalam "Negotiating identities - Indonesian ‘Hindus’ between local, national, and global interests" (2004).

Beberapa cendekiawan muda Bali dikirim belajar ke Shantiniketan Vishva Bharaty University, Banaras Hindu University, dan International Academy of Indian Culture. Pada 14 Juni 1958, petisi bersama diajukan guna menuntut pembentukan seksi Hindu-Bali dalam Departemen Agama. Petisi ini berdalih Hindu-Bali tidak bertentangan dengan Pancasila. Presiden Sukarno yang sangat mendukung "kesatuan" tentu menyambut baik petisi tersebut.

Pada 1 Januari 1959, pemerintah membentuk Bagian Urusan Hindu Bali dalam Departemen Agama. Pada tahun yang sama, semua organisasi keagamaan besar di Bali melebur menjadi satu badan bernama Parisada Dharma Hindu Bali (PDHB). Pada 1963, Biro tersebut berganti nama menjadi Biro Urusan Agama Hindu Bali. Setahun berikutnya, Parisada Hindu Dharma Bali mengganti namanya menjadi Parisada Hindu Dharma (PHD).

Periode 1966-1980, banyak orang Jawa di Jawa Tengah dan Timur seperti Orang Tengger di kawasan Bromo, Jawa Timur; orang Bugis To Wani To Lotang, Toraja-Mamasa, Toraja Sa'dan di Sulawesi Selatan; sebagian orang Karo di Sumatera Utara; dan orang Ngaju dan Luangan di Kalimantan Selatan menyatakan diri mereka sebagai Hindu.

Pada 1986, Parisada Hindu Dharma berganti nama menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), agar dapat menaungi komunitas tersebut.

PEMBENTUK organisasi ini menjadi bagian perjalanan dari perjuangan umat HINDU BALI menuntut Hindu sebagai agama bukan sebagai suatu ALIRAN KEPERCAYAAN.

Lalu apa urusannya dengan ISKCON?

Hare Krisna (Iskcon) masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an. Pertanyaannya, kepantasan apa yang dimilikinya sehingga merasa pantas untuk mendefinisikan ruang lingkup Hindu di Indonesia ?

Untuk orang-orang ISKCON, kepantasan apa yang anda miliki untuk menyalahkan tradisi keagamaan yang ada di Bali dan Nusantara lainnya ? Anda siapa?

author