Kedudukan Desa Adat dalam Undang-undang

No comment 309 views

Kedudukan Desa Adat
dalam Undang-undang

Paparan ini disempaikan oleh Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. dalam rangka Pembekalan dan Penguatan Hukum dalam Mencegah Penyebaran Aliran Hare Krishna - ISKCON di Wewidangan Desa Adat.


Pasal 1 poin 1 UU No. 6 /2014 dan Pasal 1 poin 43 UU No. 23/2014, menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pasal 4,
Pengaturan Desa bertujuan:

  • Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
  • Untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pasal 101 

  1. Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
  2. Penataan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda.
  3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran pada batas wilayah.

Pasal 31 UU No. 23/2014, ttg Pemda menyatakan:

  1. Dalam pelaks desentralisasi dilakukan penataan daerah.
  2. Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: huruf f memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Pasal 95

  1. Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
  2. Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yg menyelenggarakan fungsi adat-istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yg tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
  3. Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat-istiadat masyarakat Desa.

Pasal 103
Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

  1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
  2. pengaturan dan pengurusan ulayat/wilayah adat;
  3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
  4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum  adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
  5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan; 
  6. Pemeliharaan ketenteraman dan TIBMAS Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
  7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 106

  1. penugasan dari pemerintah dan/atau pemda kepada desa adat meliputi; penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaks pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
  2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal- usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dgn perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam  NKRI.

Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat-istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN: Peraturan Desa Adat dalam yang sampai saat ini berlaku adalah Awig-awig dan Perarem


Majelis Desa Adat (MDA)

DALAM PASAL 1 POIN 24 PERDA NO. 4/2019

MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan penafsiran dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

DASAR HUKUM MDA

  1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
  2. UU Nomor 64/1958 tentang Pembentukan Daerah; Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. 
  3. UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
  4. UU No.23/2014, diubah UU Nomor 9/2015, ttg Pemda.
  5. Permendagri No.80/2015 ttg Pmbtukan Produk Kumda
  6. Permenag No.56/2014, ttg Dik Keagamaan Hindu.
  7. Perda Provinsi Bali Nomor: 3/2001, ttg Desa Pakraman, diubah dengan Perda Nomor 4/2019 ttg Desa Adat.

ANALISIS TUPOKSI DESA ADAT dan MDA di PROVINSI BALI

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. 

Berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI tersebut, maka Desa Adat memiliki wewenang sbgmana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

  1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; Pelestarian nilai sosbud Desa Adat;
  2. Penyelenggaraan pemerintahan desa adat; Pelaksanaan pembangunan desa adat; Pembinaan kemasyarakatan desa adat; dan pemberdayaan masyarakat desa adat (Pasal 106 UU 6/2014).

DESA ADAT memiliki dasar Hukum yang kuat dan kokoh, diatur dalam ketentuan:

  • Pasal 18B UUD1945
  • Pasal 1, 4, 101, 103, 106, 107 dan Pasal 110, UU Nomor 6/2014, tentang Desa.
  • Pasal 1 poin 43 UU Nomor 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah.
  • Perda Nomor 4/2019, tentang Desa Adat di Bali.

MDA bukan sekedar pesikian Desa Adat, tetapi lembaga adat berbentuk MAJELIS, yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan desa adat, memberi nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran/keputusan terkait dengan adat-tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

Jadi, Fungsi dan Peran MDA yang ditafsirkan hanya sekedar persatuan (pesikian) sebagaimana Ormas pada umumnya adalah KELIRU, karena Negara melalui Gubernur Bali sebagai Pembina daerah Bali telah melegitimasi eksistensi MDA melalui Perda Nomor 4/2019 dan mempercayakan kepada MDA untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Hukum Adat Bali di seluruh Wilayah Bali.    

APAKAH ALIRAN KEPERCAYAAN HARE KRISHNA MELANGGAR HUKUM ATAU TIDAK ?

APAKAH LANGKAH BENDESA ADAT DI BALI YANG MENGHENTIKAN PENYEBARAN ALIRAN KEPERCAYAAN HARE KRISHNA MELANGGAR HUKUM ATAU TIDAK ?


AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 6 - 13 - 20/PUU-VIII/2010

Menyatakan:

  1. Permohonan pengujian formil oleh para Pemohon tidak dapat diterima;
  2. Permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
  3. UU Nomor 4/PNPS/1963 ttg Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat mengganggu ketertiban umum (LNRI Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan LNRI Nomor 2533) juncto UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai UU (LNRI  Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan LNRI Nomor 2900) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
  4. UU Nomor 4/PNPS/1963 ttg Pengamanan barang-barang cetakan yang Isinya dapat mengganggu ketertiban umum (LNRI Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan LNRI Nomor 2533) juncto UU Nomor 5 Tahun 1969 ttg Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai UU (LNRI Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan LNRI Nomor 2900)  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  5. Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (LNRI Nomor 4401) ditolak;
  6. Menolak permohonan para Pemohon pengujian materiil untuk selain dan selebih nya;
  7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya;

SIMPULAN

  1. Tidak satupun Putusan MK menyatakan bahwa SKJA 107/JA/5/1984 DICABUT.
  2. Putusan a quo tidak bersifat retroaktif.
  3. Putusan MK tersebut tdk dpt diterapkan thd SKJA 107/JA/5/1984, secara Yuridis SKJA 107/JA/5/1984 MASIH TETAP BERLAKU.
  4. Permohonan “Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 ttg Kejaksaan RI DITOLAK, artinya Kejaksaan masih memiliki wwenang menindak aliran Hare Krishna yg diduga menista agama, melalui mekanisme CJS.
  5. Dlm 4 butir AP-MK: 1 tidak diterima, 2 ditolak,1 diterima Sebagian (Hakim MK, Maria Farida Indrati).

APAKAH AKTIVITAS ALIRAN KEPERCAYAAN  HARE KRISHNA (ISKCON) MELANGGAR HUKUM ATAU TIDAK ?

Hare Krishna melanggar hukum dan berpotensi melakukan penistaan Agama Hindu Dresta Bali.

Fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai bukti penyimpangan Aliran Kepercayaan Hare Krishna:

  1. HK tidak percaya Panca Sraddha dan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu di Indonesia.
  2. HK men-Tuhan-kan manusia (krishna caitanya dan prabhupada).

APAKAH LANGKAH BENDESA ADAT DI BALI YANG MENGHENTIKAN PENYEBARAN ALIRAN KEPERCAYAAN HARE KRISHNA MELANGGAR HUKUM ATAU TIDAK ?

jawabannya:

TIDAK!
Alasan HUKUMnya sudah jelas!


POSISI HUKUM SKB MDA-PHDI Bali

SKB MDA-PHDI Bali Bukan Dasar Hukum yang diakui Negara

Surat Keputusan bersama (SKB) antara MDA dan PHDI Bali hanya mengikat kepada mereka yang menundukkan diri, dan bukan kepada pihak lain yang bukan anggota maupun yang melakukan pendudukanhukum secara sukarela.

Tangapan:

itu merupakan Pendapat Hukum Sesat, jika menyatakan MDA tidak memiliki dasar hukum. MDA adalah MAJELIS yang lahir dari Peraturan Daerah, merupakan Produk Hukum Pemda dan DPRD Provinsi Bali. Perda adalah Undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat di Provinsi Bali. Suatu Badan, Majelis, Lembaga yang lahir daru Undang-undang (Perda) ARTInya Badan, Lembaga dan Majelis itu dikehendaki Rakyat. agar di INGAT, dalam alam demokrasi di Indonesia, Rakyat-lah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. MDA adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari krama adat, yang menjadi cermin democrasi dalam sistem Desa Adat.

Posisi Badan Hukum

PHDI berbadan hukum perkumpulan, dan MDAdiatur dalam Perda Provinsi Bali, maka berlaku batas kewenangan atas posisinya sebagai badan hukum.

Tanggapan:

Posisi Hukum MDA sangat kuat, karena dia lahir oleh Pemerintah melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019 (silahkan baca dasar hukum lahirnya MDA). MDA terkesan baru 2 tahun, tetapi secara historis MDA ada bersamaan dengan lahirnya desa adat di Bali pada adab-IX (Prasasti Sukawana, 882 M), lalu muncul istilah karaman dan desa (Prasasti Duasa, 942 M). Berbeda dengan surat izin yang dimiliki oleh HK (ISKCON Indonesia) yang dikeluarkan pemerintah, dasarnyapermohonan, waktu terbatas, kalau taat dengan ketentuan akan diperpanjang sampai batas waktu yang sudah ditentukan. NAMUN, bila melanggar, misalnya melakukan penistaan agama, maka pemerintah HARUS MENCABUT izinnya.

Posisi PHDI Bali

Sebagai perkumpulan, PHDI Bali adalah bagian dari organisasi PHDI yang harus tunduk pada AD/ART organisasi yang terdaftar di Kemenkumham. Tindakan melanggar seperti ketentuan pasal 41 AD ART hasil Mahasabha 2001. membuat SKB tersebut berpotensi cacat hukum.

tanggapan:

Posisi PHDI secara historis berasal dari Parisadha Hindu Bali (PHB) yang lahir 23 Februari 1959. Ketika PHDI sebagai Majelis, maka dasar HUKUMnya adalah pasal 29 UUD 1945, tetapi sekarang PHDI sebagai ORMAS dasarnya adalah UU 16 Tahun 2017. SKB adalh Keputusan Majelis (MDA dan PHDI) sebagai pemegang kedaulatan Krama Adat dan Umat Hindu di Bali. MDA mengemban amanat Pemerintah Daerah, sedangkan PHDI adalah sekumpulan pandita yang bertugas mengayomi umat dan berhak menilai, apakah Hare Krishna (ISKCON) melanggar atau tidak. SKB lahir untuk mengatur Krama Adat / Umat Hindu agar tentram, tertib dan aman di Wilayah Desa Adat.

SKB dan Pemda

Posisi SKB berbeda dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati / Peraturan Wali Kota. Negara harus hadir meluruskan kekeliruan ini. Pembiaran adalah melanggar pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin kemerdekaan beibadah.

tanggapan:

Pasal 22 (poin 1) UU 39 Tahun 1999, :setiap orang bebas memeluk AGAMAnya masing-masing dan untuk beribadat menurut AGAMAnya dan KEPERCAYAANnya itu"
Pasal 9 (poin 2) UU 39 Tahun 1999, "setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin".

Paksaan dapat menciptakan LEGALITAS -hukum yang baik, disertai oleh tentara yang baik- Tidak akan ada hukum yang baik tanpa adanya senjata yang baik (Nicollo Machiavelli - Pilosof Italia, 1469-1527)

Jangan pernah membandingkan 2 (dua) kebenaran yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya (induktif dan deduktif). Selain kebenaran relatif (khusus) yang disampaikan oleh para sufi, ada kebenaran Obyektif (umum) yang bersumber dari Rakyat (Socrates- Pilosof Yunani, 470-399 SM)

author