Pandangan Hukum terhadap Penutupan Ashram ISKCON

No comment 132 views

Pandangan Hukum terhadap Penutupan Ashram ISKCON

Pandangan Hukum kami terhadap Penutupan Ashram ISKCON - Hare Krishna (HK) di wewidangan Desa Adat Kesiman Padanggalak:

  1. Penutupan Ashram HK di padanggalak sudah sesuai ketentuan hukum, walaupun mereka memiliki ijin Kumham dan Dirjen Hindu, tetapi SK Jagung tentang larangan HK masih berlaku yang diperkuat dengan Putusan MK No.06 Tahun 2010 adalah final.
  2. Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia termasuk MHA Bali, memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu pasal 18b UUD 45, yang menjadi cikal bakal masyarakat di Indonesia, yang memiliki hukum dan kekayaan sendiri, hak untuk mengatur dirinya sendiri, wewidangan dan krama yang terdaftar dalam desa adat.
  3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi setiap umat Hindu yang ada di wilayah Desa Adat, agar taat dengan desa dresta setempat, bila melanggar maka akan ada sanksi, al; artha danda, prayascita desa dan sanksi katundung desa.
  4. Kegiatan ashram Hare Krisna di Padanggalak yang melakukan kegiatan yang bersumber dari ajaran HK adalah bertentangan dgn keputusan Jaksa Agung Nomor: 107/JA/5/1984 dan Putusan MK No.6 th 2010.

Jadi dari Aspek Hukum saya menyimpulkan bahwa penutupan kegiatan Ashram HK di Padanggalak yang ada di wewidangan Desa Adat Kesiman sudah sesuai dengan ketentuan awig-awig setempat yang dengan taat menjalankan Desa dresta dgn prinsip "Desa Mawacara dan Negara Mawatata", karena adat kesiman hanya menjalankan hukum adat setempat, dan hukum negara.

Satu-satunya hak yg diberikan oleh lembaga international ILO kepada MHA adalah "HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI" (right of self determination). Oleh karena itu, Hak yang dimiliki oleh MHA termasuk Desa Adat Bali secara International dilindungi oleh "International Labour Organization (ILO)", yang telah mensahkan "U.N.declaration on the right if the indigenous peoples" pada tgl 13 September 2007.

Secara nasional MHA termasuk Desa Adat Bali dilindungi oleh pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 45, TAP MPR/XVII/1998 pasal 41, UU 39/1999 tentang HAM, UU No.32/2004 tentang Pemda. Saya kira tidak banyak organisasi di dunia ini yang di justifikasi oleh sekian banyak UU, dibandingkan dengan sekedar izin yang ternyata bertentangan dgn putusan-putusan hukum yang dikeluarkan pejabat yang berwenang. (oleh Dr. I Ketut Seregig SH, MH)


tambahan untuk menanggulangi Aliran sesat dilarang Negara melalui SK KEJAGUNG No 107/JA/5/1984. Negara harus hadir, memastikan SK No. 107 ini berlaku dan diterapkan kepada Aliran Hare Krishna yang tertera sudah dilarang menyebarkan ajaran dan barang cetakan dimasyarakat.

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desanya.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Bendesa Adat Desa Kesiman, juga sudah sesuai dengan PERGUB No.4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ini dengan tegas juga menyatakan bahwa kekayaan dan keunikan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali yang menyatu menjadi tatanan kehidupan beragama Hindu di Bali.

Pasal 1 (11):

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 1 (12):

Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai disini nampak jelas, bahwa sekalipun tanpa SKB, Bendesa Adat mempunyai otoritas dalam menjaga wilayahnya sendiri.

author