Penutupan Asram Hare Krishna ISKCON, kenapa tidak?

No comment 146 views

Penutupan Asram Hare Krishna ISKCON, kenapa tidak?

BERANI MELAWAN  KESATUAN DESA ADAT DI BALI?
Sekolah, Ashram Hare Krsna akan ditertibkan di Seluruh Bali

Om Swastyastu, Desa adat sebagai  kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosopi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi Loka Bali yang dijiwai ajaran Hindu Bali sangat besar peranannya dalam pembangunan  masyarakat bangsa dan negara sehingga negara perlu mengayomi dan melindungi dibina guna mewujudkan kehidupan krama Bali yang berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan. 

Sesuai isi Pasal 1 (8) UU No 23 thn 2014  Desa adat memiliki tugas dan kewenangan  serta hak mengatur dan rumah tangganya sendiri, Pasal 22  huruf  A - O menyebutkan  Tugas Desa adat dalam mewujudkan kebahagiaan masyarakat adat secara sekala dan niskala. 

Sedangkan aliran/ajaran iskcon/Hare Krishna Non Dresta Bali  tidak mempunyai legalitas untuk menuntut apalagi menggugat  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau Desa Adat di Bali di sebabkan aliran Hare Krishna-ISKCON ini adalah aliran terlarang  yang tidak memiliki legal standing sebagai penggugat sesuai dengan :

  1. KEPUTUSAN KEJAGUNG RI - No. Kep 107/JA/V/84 tentang Larangan Peredaran Barang Cetakan yang memuat ajaran Hare Krishna di seluruh Indonesia. Sebab aliran terlarang Hare Krishna ini memiliki ajaran menghina dengan menyebut ajaran Hindu Bali tidak sesuai Weda dan ajaran Siwa Sidhanta seperti Wraspati Tattwa, Buana Kosa, Jnana Tattwa dan lainnya dikatakan ajaran kegelapan bersifat tamasik.
  2. KEPUTUSAN KEJARI DENPASAR No : 0030/P.1.10/Dps/5/07/2018 membentuk Tim melakukan pengawasan terhadap paham aliran kepercayaan yang diindikasi menyimpang atau sesat atau menghina menodai agama yang dapat menimbulkan rasa kebencian permusuhan dalam masyarakat  serta dapat merusak kerukunan umat beragama.
  3. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PHDI & MDA Bali No 106/PHDI No 07/SK/MDA Bali tertanggal 16-12-2020 mengusulkan ke PHDI Pusat, Jakarta untuk mencabut membatalkan pengayoman atas Hare Krishna dan melarang kegiatan sampradaya di wewidangan Desa Adat di Bali.

Penertiban Ashram Hare Krishna dan sebagian Sampradaya Non Dresta di Bali sudah sesuai aturan hukum. Karena tidak mungkin Perda bertentangan dengan Undang Undang (Konstitusi) karena ada pendelegasian kewenangan  secara hirearkis Perundang-undangan dari konstitusi kepada Perda No 4/2019 tentang kewenangan Desa Adat di Bali.

Jika, dihubungkan dengan  PP No 51/1960 tentang larangan memasuki wilayah orang lain maka hal Penertiban yang dilakukan oleh Desa adat tersebut bukan pelanggaran hukum. Tetapi adalah masuk ke dakam bagian dari Penegakan Hukum dalam  Hukum Administrasi Adat setempat (Hukum Administrasi Negara).

Penertiban (Penutupan) sekolah Bhaktivedanta atau Ashram Hare Krsna di Bali sesungguhnya adalah bentuk dari Perlindungan Hukum itu sendiri. Masyarakat Adat tersebut hanya ingin melindungi dan mempertahankan adat, tradisi, budaya dan agama Hindu Bali yang sudah ajeg sejak ribuan tahun.

Maka dari itu kita harus bisa membedakan mana pelanggaran dan mana penegakan Hukum Administrasi adat setempat. Kita juga harus dapat membedakan mana "Proteksi" dan mana "Diskriminasi"  sehingga dapat menyaring dan membedakan mana info yang akan dapat menimbulkan gerakan massa anarkis dan mana info atau isu objektif yang mendamaikan dan menghindari bentrokan atau konflik horisontal.

Bahwa, sebagai perbandingan kasus di beberapa daerah di indonesia konflik antara Kesatuan Masyarakat hukum adat dengan pihak pihak yang bersebrangan dengan kesatuan masyarakat adat setempat seperti di Jogjakarta. Pribumi menang perkara melawan penduduk pendatang dimana penduduk pendatang tidak boleh memiliki tanah sebagai hak milik di wilayah Jogjakarta.

Kemudian di Papua masyarakat lembah Sentani dengan upacara sumpah makan tanah apabila terjadi pelanggaran perang dengan korban jiwa tidak dapat dihukum karena kuatnya hukum adat setempat yang berlaku hingga sekarang.

Lain lagi di Sumatra Barat jika ada perzinahan maka hukum adat-nya akan mengarak dan menelanjangi pelaku keliling kampung yang berlaku hingga sekarang.

Demikian dengan penertiban (penutupan) sekolah/ashram di Bali tidak akan mengancam eksistensi Negara Kesatuan RI. Dan tidak bisa dibandingkan seolah olah Desa adat tersebut sebuah negara dalam negara.

Bukankah Desa adat tidak memiliki 5 (lima) angkatan seperti Kepolisian, TNI, AU, AL, DPR dan kelengkapan negara lainnya. Dan tidak ada pengakuan dari negara lain bahwa Desa Adat Bali sah sebagai negara yang berdaulat. Kesimpulannya tetap semangat semeton mari kita jaga dan dukung penuh SKB MDA dan PHDI Bali.

author