SK Jaksa Agung 107/JA/5/1984 Pelarangan Hare Krishna

No comment 651 views

SK Jaksa Agung 107/J.A/5/1984
Pelarangan Hare Krishna

Banyak kalangan mempertanyakan SK Jaksa Agung 107/J.A/5/1984 apa masih berlaku?

Bahkan banyak simpatisan SAMPRADAYA terutama pendukung (bhakta) hare krishna yang berasal dari berbagai Agama berharap SK Jaksa Agung Tahun 1984 ini dicabut dengan Putusan MK 6,13,20/PUU-VIII/2010.

ternyata...

Keputusan Jaksa Agung mengenai pelarangan peredaran barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan hare krsna - ISKCON di seluruh indonesia ini MASIH BERLAKU.

berikut ini disampaikan isi Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-107/J.A/5/1984 yang berkenaan dengan pelarangan peredaran produk aliran sesat tersebut:

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: KEP-107/J.A/5/1984

Tentang
LARANGAN PEREDARAN BARANG-BARANG CETAKAN YANG MEMUAT AJARAN KEPERCAYAAN HARE KRSNA DI SELURUH INDONESIA.

Menimbang:

  • bahwa barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krsna yang diterbitkan oleh PT. Pustaka Bhaktivedanta Jakarta dan dipelopori pengembangan serta penyebarluasan oleh Yayasan Kesadaran Krsna Indonesia atau Indonesia Society For Krsna Consiousness, didirikan dengan Akte Notaris Imas Fatimah Jakarta No: 73 tanggal 28 Juni 1983, kemudian diubah dengan Akte Notaris No: 24 tanggal 1x Mei 198x berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia, ternyata telah menimbulkan pertentangan dan meresahkan umat beragama khususnya umat Parisada Hindu Dharma, dapat merusak kerukunan intern umat Hindu Dharma serta dapat mengganggu ketertiban umum.
  • bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut butir a, dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang Larangan Peredaran Barang-barang Cetakan Yang Memuat Ajaran Kepercayaan Hare Krsna di seluruh Indonesia.

Mengingat:

  1. Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Sebagai jaksa Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDINESIA TENTANG LARANGAN PEREDARAN BARANG-BARANG CETAKAN YANG MEMUAT AJARAN KEPERCAYAAN HARE KRSNA DI SELURUH INDONESIA.

Pertama: Melarang peredaran semua bentuk dan jenis segala macam barang-barang cetakan dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mengembangkan dan menyebar-luaskan ajaran yang bersumber dari kepercayaan Hare Krsna di seluruh Indonesia.

Kedua: Mewajibkan kepada yang memiliki, menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan dan mencetak barang-barang tersebut di diktum pertama untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri setempat dan aparat keamanan lainnya.

Ketiga: Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau Alat-alat Negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum untuk melakukan penyitaan atas barang-barang cetakan serta menghentikan semua kegiatan tersebut pada diktum pertama.

Keempat: Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum Pertama dan Kedua Keputusan ini diancam dengan hukuman menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963.

Kelima: Memerintahkan pencantuman Keputusan ini dengan pemempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Keenam: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Mei 1984
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Ismail Saleh, SH.


Pandangan berkenaan dengan Hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipaparkan oleh Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Nomor 6/PUU-VIII/2010, Nomor 13/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-VIII/2010
Terhadap
SK JAGUNG NOMOR: Kep-107/JA/5/1984


MEMAHAMI MATERI GUGATAN DALAM PERKARA NOMOR: 6–13–20/PUU-VIII/2010

MATERI GUGATAN

Permohonan Pengujian UU Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pengujian UU Nomor 4/PNPS/1963, tentang Pengamanan Barang-barang cetakan yang isinya dapat menganggu ketertiban umum.

PEMOHON :

  • Darmawan (Perkara 6/PUU-VIII/2010)
  • Muhammad Chozin Amirullah (Perkara 13/PUU-VIII/2010)
  • I Gusti Agung Ayu Ratih (Perkara 20/PUU-VIII/2010)

PIHAK PEMOHON YANG HADIR:

  1. Pemohon Perkara 6/PUU.D-VIII/2010: Darmawan, MM. PH: Fatahillah, SH dkk.4 orang;
  2. Pemohon Perkara 13/PUU.D-VIII/2010: Muhammad Chozin Amirullah dkk.4 orang. PH: Gatot Goei, SH dkk.11 orang;
  3. Pemohon Perkara 20/PUU.D-VIII/2010: I Gusti Agung Ayu Ratih, M.A dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri. PH: Taufik Basari dkk. 25 orang

PIHAK TERMOHON YANG HADIR:

  • PEMERINTAH: Dr. Mualimin Abdi, Kholilah, Dodi (Kumham) dan Suwarsono, B.Maria Erna E, Ayu Agung, Antonius Budi Satria (Kejagung).
  • Dewan Perwakian Rakyat: Agus Trimorowulan dan Sagung Yani

PERTIMBANGAN HAKIM MK:

  • Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, "Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam  undang-undang".
  • Demikian pula penyitaan barang-barang cetakan yg dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Alat Negara lain yang mempunyai wewenang memelihara TIBUM, sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4/ PNPS/1963, tanpa ada izin ketua PN setempat, merupakan suatu ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang HAP yang menegaskan, "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua PN setempat".
  • Sehingga ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963, timbulkan ketidakpastian hukum yang GAR ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yg menegaskan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yg adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
  • Penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dgn pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yg amat dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun ” dan tindakan hukum tanpa melalui proses peradilan, merupakan eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution) yg bertentangan dengan due process of law.

Pertanyaan menarik dari Hakim Anggota: MARIA FARIDA INDRATI

"Bagaimana kalau suatu barang cetakan isinya melanggar suatu peraturan perundang-undangan yg berlaku, misal isinya melanggar UU larangan pencegahan penodaan agama atau melanggar UU Pornografi atau melanggar Pasal KUHP?"

pertanyaan Hakim Anggota

Dalam kejadian seperti itu, misalnya seperti penyitaan buku berjudul, “Enam Jalan Menuju Tuhan" sebagaimana disebutkan di atas, Aparatur Negara yang berwenang dapat saja melakukan penyitaan setelah mendapat izin dari ketua PN setempat ATAU menyita terlebih dahulu dalam hal yang mendesak, lalu meminta izin persetujuan penyitaan dari ketua PN setempat dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan dan penyidangan oleh instansi yang berwenang menurut UU yang berlaku.

Semua penegakan hukum pada akhirnya ditentukan dalan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hanya dalam putusan pengadilan dapat ditentukan "apakah suatu barang yang semula telah disita ditetapkan untuk dirusakkan atau dimusnahkan, atau dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada orang yang dari padanya sebuah barang disita". Tidak hanya bisa melarang, menyita, menahan, memenjarakan bahkan menjatuhkan pidana mati sekalipun diperbolehkan asal melalui proses peradilan, bukan melalui keputusan Jaksa Agung.

HASIL

  • Bahwa seperti dikemukakan oleh para Pemohon permohonan No 20/PUU-VIII/2010 kewenangan kejaksaan dalam kaitan pengedaran barang cetakan di Indonesia mengalami penyesuaian-penyesuaian. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 4/PNPS/1963, Jagung diberi kewenangan melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.
  • Kemudian dlm Pasal 27 ayat (3) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI (LNRI Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 3451) menggunakan frasa, “Pengamanan peredaran barang cetakan”, dan dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana yang dikutip di atas, menggunakan frasa, “Pengawasan peredaran barang cetakan.” Dari kenyataan tersebut, tampak bahwa pembentuk UU sudah melihat perlunya penyesuaian kewenangan kejaksaan dalam hal peredaran barang cetakan seiring dengan meningkatnya kesadaran hak asasi manusia;
  • Bahwa sebagai suatu negara kesejahteraan, aparat pemerintah seperti kejaksaan tentu diperkenankan melakukan PENGAWASAN atas barang cetakan apakah barang cetakan tersebut isinya tidak bertentangan atau melanggar suatu UU. Kalau dalam rangka Pengawasannya tersebut terdapat barang cetakan yang isinya misalkan bertentangan atau melanggar ketentuan UU Pornografi, tentulah kejaksaan akan menyampaikan kepada instansi yang berwenang melakukan penyidikan untuk menyidik pencetak, pemilik, pengedar barang cetakan, seterusnya penyidik dapat melakukan penyitaan, geledah, bahkan mungkin PENAHANAN Tersangka, kemudian melakukan penuntutan dan sidang di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
  • Pengawasan barang cetakan dalam arti melakukan penyelidikan atas isi barang cetakan, jikalau ada yang melanggar ketentuan hukum pidana, tidak hanya kejaksaan, tetapi juga Kepolisian dan penegak hukum lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat melakukannya. Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dengan memberikan laporan kepada yang berwajib apabila suatu barang cetakan isinya melanggar UU. Adapun ditindaklanjuti atau tidaknya suatu laporan dari masyarakat tentu tergantung dari penyelidikan yang dilakukan oleh instansi yang berwajib. Artinya kalau setelah diselidiki terbukti pelanggarannya akan dilakukan penyidikan dan proses selanjutnya, tapi apabila tidak cukup buktinya tentunya tidak disidik.
  • Bahwa frasa “pengawasan peredaran barang cetakan”, khususnya kata “Pengawasan” menurut Mahkamah memang tidak dimaknai sebagai “Pengamanan” sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang telah dicabut, apalagi sebagai “Pelarangan” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. PENGAWASAN dapat merupakan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penggeledahan, penuntutan, dan penyidangan oleh instansi yang berwenang masing-masing sesuai dengan due process of law, yang berujung pada Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang kemudian dieksekusi oleh kejaksaan.
  • Bahwa dengan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai UU Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI sesuai dengan permohonan para Pemohon sejauh menyangkut Pasal 30 ayat (3) huruf c dinyatakan konstitusional, sehingga permohonan para Pemohon harus tolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum diatas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

  1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
  2. Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
  3. Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 6/PUU-VIII/2010, NOMOR 13/PUU-VIII/2010

Menyatakan:

  1. Permohonan pengujian formil oleh para Pemohon tidak dapat diterima;
  2. Permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
  3. UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat mengganggu ketertiban umum (LNRI Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan LNRI Nomor 2533) junc to UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai UU (LNRI  Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan LNRI Nomor 2900) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
  4. UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan barang-barang cetakan yang Isinya dapat mengganggu ketertiban umum (LNRI Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan LNRI Nomor 2533) juncto UU Nomor 5 Tahun 1969 ttg Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai UU (LNRI Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan LNRI Nomor 2900)  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  5. Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (LNRI Nomor 4401) ditolak;
  6. Menolak permohonan para Pemohon pengujian materiil untuk selain dan selebihnya;
  7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya;

CATATAN PENTING:

  1. Dalam Amar Putusan a quo tidak satu kalimatpun ada menyatakan bahwa SK Jaksa Agung Nomor: 107/JA/5/1984.
  2. Amar Putusan a quo tidak bersifat retroaktif  artinya tidak berlaku mundur, maka putusan ini tidak dapat diterapkan terhadap SK Jaksa Agung Nomor107/JA/5/1984.
  3. Gugatan poin 1 tidak dapat diterima artinya gugatan dinyatakan; gugatan tidak memiliki dasar hukum; gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; gugatan cacat atau obscuur libel; atau gugatan melanggar yurisdiksi   (atau kompetensi) absolute atau relatif.  (Baca: Yahya Harahap).
    Dasar Hukum yang lain: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/ 1975 tgl 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tgl 21-8-1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tgl 7 April 1979 yg menyatakan objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.
  4. Gugatan pengujian materiil oleh para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, ARTINYA hanya terkait dengan Pengamanan yang penerapannya “Penyitaan” yang dilakukan Kejaksaan tanpa izin PN dan sebagian lagi adalah masalah “Pengawasan” terhadap setiap barang cetakan yang bertentangan dengan UU, masih perlu dilakukan oleh Kejaksaan dan Polri.
  5. Gugatan pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI DITOLAK; Putusan ini terkait dengan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan “Pengawasan” terhadap barang cetakan.
author